Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Perekonomian Blockchain

By Coinvestasi     Tuesday, July 24 2018

 

Chris Berg, Sinclair Davidson, dan Jason Potts berasal dari Pusat Inovasi RMIT Blockchain, pusat penelitian ilmu sosial pertama di dunia dalam bidang ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum teknologi blockchain.

Satoshi Nakamoto mengatakan bahwa Bitcoin akan “sangat menarik bagi sudut pandang libertarianisme”. Para pionir cryptocurrency adalah cypherpunks atau crypto-anarchists (peminat kriptografi yang anarkis) yang ingin menggunakan penemuan baru ini untuk menghindari monopoli negara terhadap uang.

Kami bersimpati dengan hal tersebut – seperti yang kami argumenkan dalam esai terakhir kami di media Medium ‘Ekonomi Politik Bizantium’.

Kemungkinan

Tidak hanya ada banyak kasus penggunaan blockchain untuk pemerintah, tetapi ada kemungkinan bahwa tindakan pemerintah yang positif dapat membantu revolusi blockchain.
Sama seperti blockchain yang secara radikal mendesentralisasikan aktivitas ekonomi, sifat alami yang lahir dari blockchain dapat secara radikal mendesentralisasikan kekuatan ekonomi.
Pemerintah yang ramah-dengan-kripto, yaitu pemerintah yang dapat dengan cepat menyesuaikan kerangka pengaturannya agar sesuai dengan ekonomi blockchain. Memberikan ‘jendela unik’ untuk menarik investasi global.

Pemerintahan yang ramah-kripto

Sejumlah negara yang lebih kecil dan daerah otonom sedang mencoba memposisikan diri mereka sebagai ramah-crypto.
Baik Inggris dan Australia telah mengeluarkan laporan ilmu pemerintah tingkat tinggi tentang prospek teknologi.
Negara-negara kecil lainnya (seperti Estonia) dan negara-kota (seperti Singapura) telah mengadopsi blockchain sebagai strategi investasi digital dan e-government.

Negara-negara kota seperti Dubai dan negara bagian seperti Zug di Swiss dan Illinois di Amerika Serikat mencoba untuk memindahkan banyak aspek layanan pemerintah kepada blockchain, atau untuk menciptakan zona-zona khusus ekonomi-kripto.

Singapura dan Australia telah mengarahkan regulator keuangan mereka untuk mengeluarkan panduan rinci tentang perlakuan peraturan, legislatif, dan pajak terhadap aset-kripto.
Para pemimpin politik di Jepang dan Rusia telah membuat banyak pengumuman yang secara luas mendukung investasi crypto.

Berita tersebut adalah berita yang bagus. Namun, sebagian besar negara mempertahankan semacam pengabaian terhadap cryptocurrency (mata uang kripto). Baik karena kehadirannya relatif kecil dari ekonomi kripto atau kurangnya minat atau kemampuan pemerintah dalam ruang tersebut.
Dan sejumlah kecil yurisdiksi sepertinya bermusuhan. New York mengadopsi garis keras dalam hal kepatuhan peraturan setelah memperkenalkan BitLicense. Cina telah melarang penawaran koin dan pertukaran cryptocurrency.

Perbedaan global akan menjadi masalah

Sejauh ini, perkembangan cryptocurrency telah terkonsentrasi secara geografis di daerah-daerah seperti Silicon Valley. Akan tetapi itu tidak akan bertahan lama. Blockchain adalah teknologi terdistribusi. Hubungan antara daerah yang mengembangkan teknologi dan daerah yang mengadopsi teknologi tidak mungkin kuat.
Dengan kata lain, geografi penemuan tidak sama dengan geografi inovasi.

Amerika Serikat sangat sukses dalam menciptakan teknologi blockchain. Namun sulit untuk mengadopsi blockchain karena kompleksitas yang ada dalam peraturan Amerika.
Kelincahan regulasi akan menjadi faktor penting yang menentukan negara mana yang berhasil mengadopsi teknologi blockchain. Hal tersebut memberikan bantuan untuk negara-kota (Singapura), negara-negara yang lebih kecil (Estonia, Australia) dan yurisdiksi subnasional (Zug, Illinois).

Masalah pajak blockchain

Pajak perturbaran cryptocurrency (mata sang kripto)

Bagaimana seharusnya aset kripto dikenakan pajak? Apakah uang token dikenai pajak saat dibelanjakan? Atau apakah mereka utang atau ekuitas (dalam hal ini akan diperlakukan sebagai pendapatan atau keuntungan dari aset modal atau kendaraan investasi)? Kami berpendapat bahwa aset kripto sebenarnya aset kelas hipotetis yang pernah disebut sebagai ‘kedewasaan” oleh pemenang penghargaan Nobel yaitu Oliver Williamson. Yang berarti mereka harus dikenai pajak sebagai aset modal, bukan sebagai uang.
Tetapi teknologi blockchain bukan hanya teknologi peningkatan produktivitas lain yang dapat dikenakan pajak pada titik adopsi. Blockchains secara aktif terkait dengan penghindaran pajak atau pemindahan pajak karena sifat transaksi yang pseudonim dan sulitnya menetapkan yurisdiksi yang tepat untuk perpajakan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Nakamoto tidak mengembangkan Bitcoin dalam ruang hampa.

Sejauh ini dana pemerintah untuk matematikawan akademis dan kriptografer menghasilkan makalah penelitian awal yang kemudian dikembangkan ke dalam blockchain, maka pengembangan awal teknologi ini disponsori secara publik – tetapi tidak direncanakan secara publik. Banyak ekonomis berpendapat bahwa ketidakpastian dan manfaat sosial yang positif dari penemuan untuk “Kesejahteraan Ekonomi dan Alokasi Sumber Daya” yang di tulis oleh Kenneth Arrow tahun 1962 dapat menyebabkan kegagalan pasar dalam penelitian dan pengembangan.
Masih tidak jelas jika blockchain memiliki masalah tersebut atan tidak. Sebagian karena penjualan token memberi insentif adopsi dini. Apa yang disebut sebagian orang sebagai ‘gelembung’ yang kami pikir adalah investasi eksperimental besar-besaran.
Alternatifnya, pemerintah dapat mengganti blockchain untuk layanan mereka sendiri seperti penyediaan uang atau pendaftaran properti.

Pemerintah harus memilih kasus penggunaan khusus – seperti identitas dan registrasi aset, lisensi dan sertifikasi, data pemerintah terbuka, pelaporan dan manajemen kontrak pemerintah dan aset publik. Kemudian perkirakan biaya marjinal dan manfaat investasi dan adopsi teknologi ini.
Manfaat ini bisa sangat besar. Misalnya, laporan Bank of England memperkirakan kenaikan 3 persen dalam GDP dari pengeluaran cryptocurrency pemerintah.
Keterlibatan pemerintah yang berpotensial lainnya dapat berfokus pada masalah barang publik – seperti kebutuhan untuk infrastruktur jaringan komunikasi di mana cryptoeconomy beroperasi (terutama di negara berkembang).
Pemerintah juga dapat membuat rezim dan registrasi data akses terbuka yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh bisnis cryptoeconomy.
Tetapi yang paling mendasar, pemerintah harus berinvestasi dalam lembaga hukum yang berkualitas tinggi (pembuat peraturan, pengadilan, birokrasi, sistem demokrasi, dll) untuk menyediakan cryptoeconomy dengan prediktabilitas yang dibutuhkan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemanjuran.

Akan Tetapi…

Mengapa beberapa negara gagal melakukan reformasi yang diperlukan untuk ekonomi blockchain? Pemerintah mungkin tidak tahu tentang manfaatnya atau mungkin salah paham (batasan rasionalitas atau kendala informasi). Pemerintah mungkin tidak mampu membayar investasi publik yang diperlukan (kendala keuangan).
Atau kita mungkin tidak cukup mempercayai pemerintah. Ada keuntungan efisiensi yang sangat besar yang harus dibuat dari pemindahan pendaftar pemerintah seperti identitas, hak milik properti, pajak, pemungutan suara, koin bank sentral ke blockchain ‘tanpa kepercayaan’. Tetapi untuk melakukannya sendiri membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah yang membuat perubahan itu.
Hal tersebut bersifat paradoks: dibutuhkan banyak kepercayaan untuk mendapatkan kepercayaan. Swedia dan Australia akan dapat bergerak dengan mudah ke pendaftar sertifikat tanah terdistribusi. Haiti (di mana kebutuhan untuk registrasi tanah yang terdistribusi jauh lebih besar) akan lebih sulit.

Pemerintah menentang blockchain

Desentralisasi radikal tidak akan selalu menjadi kepentingan pemerintah pusat.
Dalam model pemerintahan pilihan publik, pemerintah dan warga negara memiliki tujuan berbeda yang mereka upayakan untuk memaksimalkan.
Warga memperdagangkan suara(vote) mereka dengan layanan yang baik. Pemerintah berusaha untuk menciptakan manfaat bagi diri mereka sendiri (tunduk pada kendala agar terpilih). Apa yang diinginkan warga dan konflik pemerintah, menghasilkan pertukaran politik. Ambil identitas warga yang mendukung blockchain. Dari perspektif pemerintah, setiap warga negara harus memiliki satu dan hanya satu identitas. Identitas tunggal yang terpusat berguna untuk hak dan perpajakan – atau wajib militer.
Pendaftaran identitas terpusat ini dikooptasi untuk penggunaan identitas komersial (misalnya untuk membuka rekening bank, atau untuk menyewa mobil).
Tetapi dari sudut pandang warga hal tersebut tidak efisien, karena identitas dimiliki dan dikelola oleh negara, mereka tidak dapat mengendalikannya, dan tidak dapat memilih bagaimana izin dan berbagi data ini. Hal inini juga menciptakan masalah kepercayaan dan privasi (misalnya dalam catatan kesehatan dan kriminal).
Identitas yang terdesentralisasi akan lebih efisien, memfasilitasi berbagai jenis identitas untuk penggunaan khusus dan memungkinkan kontrol pengguna. Warga mungkin menginginkan ini. Pemerintah tidak.

Apa yang akan dilakukan pemerintah lain?

Idealnya, pendekatan pemerintah terhadap ekonomi blockchain akan menjadi optimal secara rasional dari perspektif warga negaranya sendiri, tetapi juga respon terbaik terhadap gerakan pemerintah asing yang diharapkan – banyak di antaranya akan berbeda dalam ukuran, tingkat perkembangan ekonomi, dan kualitas kelembagaan.
Misalnya, tidak ada keraguan bahwa banyak birokrasi pajak ingin membatasi atau mengendalikan pertumbuhan cryptoeconomy karena akan membuat perpajakan lebih sulit.
Tetapi keberhasilan mereka akan tergantung pada negara lain juga. Blockchain – juga kekayaan dan hubungan di blockchain – keduanya di mana-mana dan tidak ada.

Di dunia ini, tidak jelas pengaturan kebijakan publik apa yang paling efektif. Akan ada biaya pembelajaran yang berat terlibat. Beberapa pemerintah mungkin secara rasional memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan untuk belajar dari penggerak pertama yang kemudian dapat diharapkan untuk mendatangkan kesalahan mahal dalam proses eksperimental pengaturan kebijakan.Ada kemungkinan bahwa negara-negara besar akan jauh lebih berhati-hati dalam mengadopsi kebijakan-kebijakan cryptoeconomy yang secara signifikan berbeda dari negara-negara pesaing lainnya.Sebagai alternatif, kita bisa melihat koalisi bilateral atau koalisi seperti investasi strategis dan harmonisasi kebijakan publik – seperti yang kita lakukan dengan perjanjian pajak dan perdagangan.

Tata pemerintahan pribadi dan pemisahan-kripto

Ketika pemerintah sangat opresif, blockchains dapat digunakan untuk memindahkan banyak aspek ekonomi jauh dari kontrol pusat (identitas, kontrak, uang dan pembayaran, organisasi, data, dll). Hal ini memungkinkan apa yang Trent MacDonald sebut pemisahan non-teritorial, atau pemisahan-kripto.Dalam model federal klasik barang publik lokal, pemerintah secara kompetitif menyediakan barang publik dengan berbagai penawaran dan harga. Jika seseorang lebih menyukai paket barang publik yang berbeda, mereka pindah ke yurisdiksi lain. Jika sekelompok individu secara kolektif lebih suka kumpulan barang-barang pubis yang berbeda, mereka mengundurkan diri. Tetapi untuk mengundurkan diri, mereka harus bergerak secara fisik ke tempat lain, dan mahal.

Pemisahan non-teritorial memungkinkan individu untuk memilih paket barang publik yang berbeda tanpa harus pindah. Mereka hanya memilih keluar dari semua atau sebagian dari bundel pemerintah. Pemisahan-kripto adalah ketika bundel baru barang publik lokal diorganisir, dikoordinasikan, dan dikirimkan melalui teknologi blockchain. Apa artinya ini dalam praktik? Contoh tata kelola barang publik lokal yang muncul seperti itu mungkin terjadi di tingkat lokal atau regional di mana sekelompok warga membuat mekanisme penyatuan asuransi sosial, jaringan energi, atau manajemen kepemilikan aset melalui kontrak cerdas, aplikasi yang terdesentralisasi dan organisasi otonom terdistribusi. Ini lebih mungkin di tingkat lokal, regional atau kota daripada negara bangsa karena biaya set-up dan seleksi mandiri. Kami berharap bahwa penerapan teknologi blockchain untuk pemerintahan akan menjadi fenomena peningkatan yang dimulai dari kelompok-kelompok kecil.

Hak blockchain dan propertiTeknologi Blockchain juga dapat mengganggu hubungan antara pemerintah dan hak milik.Pertanyaan mendasar dalam ekonomi hukum adalah: Apakah hak properti berasal dari negara dan kemudian digunakan oleh pelaku pasar? Atau apakah hak properti muncul dari pasar dan kegiatan ekonomi, dan kemudian ditegakkan secara efisien oleh negara?Sementara pandangan sebelumnya (sentralisme-legal) adalah yang paling banyak dimiliki kalangan sarjana hukum dan pemerintahan, pilihan publik dan ekonom institusional pasar cenderung mempertahankan pandangan yang terakhir (evolusioner).

Cryptocurrency dan aset-crypto memberikan ujian atas pandangan-pandangan yang bersaing ini. Tidak jelas peran apa yang dimainkan negara dalam menciptakan atau menegakkan klaim hak milik atas aset-aset ini. Salah satu argumen adalah bahwa cryptocurrency dan crypto-assets telah muncul sepenuhnya di luar yurisdiksi negara dan malah menempati dunia pemerintahan konstitusional baru yang ditegakkan perangkat lunak. Dalam pandangan bentuk yang kuat ini, hal tersebut adalah hak milik kripto asli dari mana ada risiko pemangsaan pemerintah. Sebuah argumen alternatif serupa, tetapi memungkinkan bahwa rezim hak milik rahasia-kripto ini telah muncul di dalam bayangan hukum negara dan penegakan hukum. Hak milik kripto akan tetap berada di wilayah hukum privat hanya sampai ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan, dimana akan ada peran untuk penegakan dan sanksi pemerintah. Perbedaan tersebut tentang asal-usul hak-hak properti penting karena ketika pemerintah menyediakan barang publik dan mendukung hak milik (yang ditekankan oleh sekolah yang berpusat pada hukum), mereka juga membebani biaya dengan mengumpulkan kekuatan (yang ditekankan oleh sekolah evolusioner). Rezim hak milik kripto akan menguji yang mana yang lebih signifikan.

Penghancuran yang kreatif

Pemerintah juga dapat menemukan diri mereka mengatasi dampak dari kehancuran kreatif dalam ekonomi blockchain.
Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa pemerintah seringkali mendukung atau memberi kompensasi kepada mereka yang terpengaruh secara negatif oleh teknologi baru. Mereka juga akhirnya membuat investasi komplementer seperti pendidikan dan pelatihan ulang tenaga kerja.

Risikonya adalah bahwa tanpa tindakan pemerintah seperti itu, mereka yang berharap dirugikan oleh adopsi teknologi baru dapat membentuk koalisi politik untuk memblokir atau menaikkan biaya pengembangan teknologi baru.Teknologi Blockchain menghadapi rintangan besar dari para pemegang jabatan dan kepentingan pribadi yang mungkin melobi untuk memperlambat atau melarang penggunaan teknologi secara langsung.Pemerintah dapat menemukan diri mereka di kedua sisi penghancuran kreatif, berusaha untuk mempromosikan adopsi blockchain untuk alasan memaksimalkan kesejahteraan sosial, sementara pada saat yang sama ditangkap oleh kepentingan pribadi yang mencari perlindungan.

Kebijakan publik Blockchain

Blockchain adalah teknologi yang sangat baru. Ada ketidakpastian substansial terkait dengan penggunaannya di masa depan, tingkat adopsi – bahkan properti ekonomi dasarnya. Akan tetapi hal tersebut dapat mengganggu. Dan meskipun libertarian, etika separatis dari komunitas blockchain, pemerintah akan terlibat, untuk lebih baik atau lebih buruk. Tujuan untuk komunitas blockchain dan untuk pemerintah yang ramah-crypto seharusnya memastikan bahwa teknologi ini dapat diadopsi dengan cara yang menguntungkan warga, bukan pencari-sewa.