Perlunya Perlindungan Data Pribadi Pelanggan

By Coinvestasi     Wednesday, May 22 2019

Penjualan data pribadi pelanggan di Indonesia dewasa ini sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan. Secara khusus pada industri keuangan terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% nasabah merasa khawatir bahwa data yang mereka berikan kepada bank pada saat pengajuan kartu kredit akan disalahgunakan.

Wujud nyata dari kekhawatiran pelanggan tersebut adalah maraknya telepon / SMS / pesan pendek WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang bisa terjadi hampir setiap hari dalam seminggu. Beberapa pelanggan yang merasa amat terganggu dengan adanya teror dari telemarketer ini bahkan ada yang sampai memutuskan untuk mengganti nomor ponsel mereka. Data-data pribadi tersebut dijual bebas untuk kepentingan pemasaran produk berbagai jasa keuangan hingga dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Harga yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan data-data pribadi tersebut pun amat terjangkau mulai dari Rp 300 per data dan dapat diperoleh dengan terbuka di situs-situs perdagangan daring. Sumber data-data pribadi tersebut berasal dari pengajuan aplikasi kartu kredit yang semestinya tidak boleh dibocorkan kepada pihak mana pun.

Jual Beli Data Pribadi Sudah Dianggap Wajar

Terlepas dari fakta di atas, jual beli data pribadi secara sepihak sudah menjadi praktek yang dianggap amat wajar di kalangan industri keuangan. Karyawan bank penerbit kartu kredit sudah lazim menganggap bahwa praktek pembocoran data pribadi pelanggan untuk selanjutya dijual ke pihak ketiga merupakan sumber penghasilan tambahan di luar gaji. Pengawasan bank atas karyawan amat lemah sehingga data bisa dengan mudah keluar dan dipakai untuk berbagai keperluan.

Sementara itu, pada bisnis telemarketing sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam proses penerimaan karyawan tenaga alih daya pemasaran produk perbankan harus sudah memiliki sejumlah data pribadi pelanggan terlebih dahulu atau ia tidak akan diterima bekerja.

Pelanggan tidak punya perlindungan hukum yang memadai terkait dengan adanya praktik – praktik jual beli data pribadi miliknya. Dalam surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014, dinyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.

Larangan penyebaran data informasi pribadi tersebut dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, surat edaran OJK ini tidak cukup kuat dalam melindungi konsumen karena tidak ada konsekuensi hukum yang tertuang jelas. Konsumen hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme perdata berdasarkan UU ITE.

Tidak hanya di Industri Keuangan

Pembocoran data pribadi tidak hanya bersumber pada jasa keuangan melainkan dari berbagai aplikasi telepon pintar yang kita gunakan. Beberapa aplikasi tersebut merekam perilaku kita mulai dari lokasi, demografi, pilihan belanja, minat khusus, hingga transaksi yang sering kita lakukan. Aplikasi-aplikasi transportasi daring dan pasar digital adalah contoh penghimpun data digital dari jutaan pelanggan yang setiap hari memanfaatkan jasa yang mereka tawarkan. Data-data yang sudah diolah sedemikian rupa dapat mencermikan perilaku pelanggan secara massal namun akurat. Data perilaku pelanggan ini dapat dijual ke berbagai korporasi yang membutuhkan sumber informasi strategi pemasaran.

Konsumen sama sekali tidak memiliki kendali atas data-data yang mereka munculkan setiap kali berinteraksi dengan berbagai aplikasi tersebut. Mereka tidak diberikan pilihan untuk membagikan datanya atau tidak kepada penyelenggara aplikasi. Selanjutnya, setelah data-data tersebut dijual kepada korporasi maka tidak ada bagi hasil sama sekali yang dikembalikan kepada pelanggan sebagai sumber data.

Baca Juga: Mendorong Monetisasi Data yang Adil dan Transparan dengan Teknologi Blockchain

Menyadari akan hal ini sebuah proyek keterlibatan data bergerak (mobile engagement data) dengan menggunakan teknologi blockchain, SwipeCrypto menawarkan sebuah aturan main baru di mana para pihak yang terlibat dalam lalu-lintas data akan mendapatkan bagian yang adil dan transparan. “Dengan menggunakan SwipeCrypto pengguna DApps (aplikasi terdesentralisasi) bisa memilih mau berbagi data atau tidak. Kalau mau berbagi data, kita siapkan model  bagi hasil yang adil”, kata Clifford Lim, CEO SwipeCrypto. Jual beli data pribadi yang bersifat rahasia bukan lagi menjadi monopoli para makelar data yang seringkali menabrak aturan perlindungan data pelanggan.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi blockchain memungkinkan untuk mengetahui siapa kontributor data paling awal dan mencatatnya ke dalam jaringan yang bisa diubah tanpa kesepatan seluruh peserta jaringan tersebut. Pengguna akhir data akan tahu persis asal-muasal dari mana data yang ia peroleh secara tepat dengan harga yang tepat pula. Pemillik aplikasi baik berupa konten, game, maupun sarana belanja daring akan tetap mendapatkan bagiannya namun dengan proporsi yang bagi hasil tertentu yang telah disepakati dengan dengan pengguna.

Dalam ekosistem SwipeCrypto pada sisi penjual dimungkinkan adanya kendali data pribadi sehingga mereka bisa memilih data apa saja yang akan dibuka ke pasar data atau bahkan bisa memilih untuk samasekali tidak membagikan datanya. Keterlibatan baik di sisi pengguna maupun pengembang aplikasi akan diganjar dengan nilai tertentu dalam hal ini aset kripto. Dengan demikian, penggunaan SwipeCrypto akan membawa kembali hakikat perdagangan data yang adil di mana baik pihak penjual atau pembeli akan mendapatkan manfaat sepenuhnya berkat transparansi pada proses perolehan, penyaluran, dan penggunaan data.