Negara-negara ini Resmi Larang Cryptocurrency

Hubungan antara pemerintah dan cryptocurrency selalu sensitif. Di beberapa negara, hal ini menyebabkan larangan langsung untuk membeli, memiliki, dan memperdagangkan aset crypto.

Larangan langsung cryptocurrency terutama terjadi sekitar tahun 2017 dan 2018, bertepatan dengan bull run bitcoin (BTC). Karena bank sentral dan pemerintah memperhatikan lonjakan minat pada cryptocurrency. 

Berikut ini adalah negara-negara yang sudah dan ingin larang cryptocurrency beredar dan digunakan dilansir dari Beincrypto, tentunya tidak ada Indonesia di dalamnya.

Turki Larang Cryptocurrency untuk Pembayaran

Baru-baru ini, bank sentral Turki memberlakukan larangan pembayaran cryptocurrency. Namun, langkah ini tidak mengherankan, karena negara tersebut telah memperketat pembatasan pertukaran mata uang kripto selama beberapa bulan terakhir.

Alasan Turki untuk larangan ini adalah kurangnya regulasi dan otoritas pusat untuk koin tersebut. Mereka menganggap ini sebagai risiko bagi investor yang tidak dapat memulihkan kerugian apa pun.

India Mulai Merancang Aturan untuk Larang Cryptocurrency

Pemerintah India belum mengeluarkan peraturan anti-crypto. Namun, rancangan undang-undang yang mengusulkan untuk larang cryptocurrency swasta akan segera diajukan ke parlemen India.

Salah satu alasannya adalah karena percaya cryptocurrency mendanai aktivitas ilegal. Namun, pemerintah tidak sepenuhnya menentang mata uang digital. Ia juga melihat mata uang digital bank sentralnya sendiri (CBDC), rupee digital.

Nigeria Tidak Izinkan Bursa Crypto

Nigeria melipatgandakan larangan crypto pada Februari 2021. Pasar cryptocurrency terbesar di Afrika telah melarang bank dan lembaga keuangan yang menyediakan layanan crypto on dan off-ramp sejak 2017.Selain itu, pengumuman tersebut bahkan mengancam akan menutup rekening bank yang ditemukan menggunakan bursa cryptocurrency.

Bolivia Masih Larang Cryptocurrency

Bank sentral Bolivia melarang cryptocurrency pada 2014. Namun, mereka membuat ketentuan untuk mengizinkan cryptocurrency yang dibuat oleh pemerintah.

Keputusan ini diberlakukan untuk melindungi mata uang nasional dan melindungi investor. Saat itu, Bolivia adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang secara terang-terangan melarang crypto.

Ekuador Ikuti Bolivia

Ekuador dengan cepat mengikuti Bolivia dan menerapkan larangan langsung pada mata uang crypto kemudian pada tahun 2014. Dalam pemungutan suara di Majelis Nasional, pemerintah mengubah undang-undang moneter dan keuangan untuk memungkinkan pembayaran menggunakan “uang elektronik”, sambil melarang koin yang tidak dikendalikan oleh negara.

Aljazair Larang Crypto

Pada 2018, Aljazair melarang penggunaan cryptocurrency, negara ini mengikuti hukum dari bahasa Arab mendefinisikan cryptocurrency sebagai: “Mata uang virtual adalah mata uang yang digunakan oleh pengguna internet melalui internet. Ini ditandai dengan tidak adanya dukungan fisik seperti koin, uang kertas, atau pembayaran dengan cek atau kartu kredit. “

Crypto Bisa Berarti Penjara di Nepal

Nepal melarang cryptocurrency dalam pemberitahuan  tahun 2017 oleh Nepal Rastra Bank.Tak lama setelah pemberitahuan ini, penegak hukum menangkap tujuh orang karena menjalankan pertukaran mata uang kripto. Pada saat itu, mereka menghadapi denda dan kemungkinan hukuman penjara. Saat ini, kasusnya masih menunggu keputusan.

Baca juga: Bitcoin Legal Digunakan di Negara-Negara Ini

Qatar Melarang Bank untuk Berurusan dengan Crypto

Qatar memperingatkan bank agar tidak melakukan perdagangan cryptocurrency, pada tahun 2018 Surat edaran dari Divisi Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Keuangan di Bank Sentral Qatar memperingatkan bank untuk tidak “berurusan dengan bitcoin, atau menukarnya dengan mata uang lain, atau membuka akun untuk menanganinya, atau mengirim atau menerima transfer uang untuk tujuan membeli atau menjual mata uang ini. ” Mereka yang tertangkap diberitahu bahwa mereka akan menghadapi hukuman.

Bangladesh Tidak Mendukung Crypto

Sejak 2017, Bangladesh telah melarang cryptocurrency. Bank sentral memperingatkan terhadap transaksi dalam bitcoin. Seperti yang dikatakan, ini ilegal. Akibatnya, berdagang dengan orang yang tidak disebutkan namanya dapat bertentangan dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang negara tersebut.

Pemerintah meminta warga “untuk menahan diri dari melakukan, membantu, dan mengiklankan semua jenis transaksi melalui mata uang virtual seperti Bitcoin untuk menghindari kerugian finansial dan hukum.”

Meski Dilarang Crypto Tetap Tumbuh Subur

Seiring penerimaan arus utama bitcoin tumbuh, mungkin saja lanskap hukum secara global akan berubah lebih banyak lagi. Meskipun tampaknya beberapa negara bergerak menuju kebijakan yang lebih ketat, pemerintah lain sedang mempertimbangkan cara mereka dapat berpartisipasi di masa depan uang digital. Dalam kebanyakan kasus, ini melalui mata uang digital bank sentral.

Baca juga: Cek legalitas Bitcoin di Indonesia!

Di Indonesia sendiri perlu diketahui jika mata uang crypto di Indonesia berstatus legal dan masuk ke dalam komoditas. Pengguna dalam negeri juga bisa melakukan jual beli aset di berbagai bursa crypto yang telah lolos verifikasi dan terdaftar di Bappebti.