Coinvestasi Telegram Group Coinvestasi Telegaram Channel

Cara Trading Crypto Dengan Aman

Ary Tantranesia     Friday, June 26 2020

Regulasi adalah aspek penting dalam cryptocurrency karna dengan diakuinya legalitas Bitcoin di sebuah negara, akan mempermudah perkembangan pasar Bitcoin di negara tersebut. Di Indonesia, lembaga yang mengawasi mengenai aset crypto adalah Bappebti di bawah Kementrian Perdagangan.

Regulasi Aset Crypto 

Regulasi juga mempengaruhi likuiditas suatu aset. Aset yang sudah legal memiliki nilai likuiditas yang tinggi, aset crypto sudah dilegalkan di Indonesia sebagai komoditas per 2 Oktober 2018. Regulasi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Mengapa regulasi mengenai aset penting?

Menurut peraturan Kepala Bappebti, regulasi mengenai aset crypto penting dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

  1. Di Indonesia telah berkembang perusahaan exchanger yang memperdagangkan aset kripto dan mentransaksikannya, karena itu maka peraturan ini dikeluarkan agar dapat diatur, diawasi, dan tidak liar.
  2. Supaya tidak terjadi capital outflow, pengaturan ini dibuat agar investor Aset Kripto di Indonesia tidak melakukan transaksi kripto di luar negeri.
  3. Nilai aset crypto masih sangat fluktuatif
  4. Belum ada pengaturan mengenai penyelenggaraan aset kripto.
  5. Tidak terdapat pihak yang menangani keluhan masyarakat konsumen aset kripto
  6. Identitas pelaku tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasikan dengan transaksinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berdasarkan dari regulasi di atas, poin-poin utama adalah pemerintah ingin melindungi konsumen dari transaksi ilegal oleh karna itu dibuat peraturan Anti-Money Laundering (AML), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), oleh karena itu diberlakukan due-diligence untuk users atau KYC. 

Regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti juga untuk mencegah money laundering atau pencucian uang. Anti-Money Laundering (AML) merupakan serangkaian undang-undang yang dibuat guna menghindari kegiatan ilegal seperti penggelapan pajak, manipulasi pasar dan perdagangan barang-barang ilegal. Peraturan AML mewajibkan exchange untuk terus melakukan due-diligence untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan perdagangan ilegal. Kepatuhan akan AML penting untuk industri crypto untuk stabilitas exchange crypto di tahun-tahun yang akan datang.    

Sifat Bitcoin yang pseudonymous bisa disalah pergunakan oleh oknum yang ingin berbuat jahat, pemerintah menerapkan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk memerangi penggunaan cryptocurrency sebagai sumber pendanaan aktivitas terorisme. Prosedur-prosedur ini memberikan alternatif kepada lembaga penegak hukum, dan cara yang berpotensi efektif untuk melacak dan memblokir kegiatan teroris. 

KYC merupakan serangkaian prosedur yang wajib dilakukan oleh pengguna sebelum melakukan trading di exchange cryptocurrency. Tujuan dari KYC adalah untuk memvalidasi data dari pengguna exchange tersebut, dalam proses KYC user harus memberikan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah, nomor telepon, alamat fisik, alamat email dan swafoto dengan kartu identitas. Proses ini wajib diterapkan oleh semua exchange.

Bagaimana exchange crypto menerapkan AML, PPT, dan KYC?

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, proses untuk menerapkan AML dan PPT melibatkan KYC diseluruh siklus transaksi. Pada dasarnya, KYC dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

  1. Kebijakan penerimaan user (CAP) maksudnya adalah tahap di mana perusahaan menentukan dan mendokumentasikan demografi pelanggan yang diinginkan. Contoh: Untuk registrasi di sebuah exchange, user harus mempunyai kartu identitas, jadi bagi yang tidak mempunyai identitas tidak akan bisa registrasi di exchange tersebut.
  2. Program identifikasi user (CIP) merupakan tahap dimana exchange harus mengkonfirmasi identitas user cocok dengan CAP exchange tersebut
  3. Pemantauan transaksi yang berkesinambungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi kegiatan yang mencurigakan, dan manajemen risiko.
  4. Manajemen resiko

Rata-rata exchange di Indonesia mewajibkan penggunanya untuk melakukan KYC sebelum mereka bisa deposit uang di exchange tersebut. Tokocrypto mempermudah user dalam proses KYC dengan memberikan waktu validasi yang singkat, sehingga user tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa langsung trading menggunakan Tokocrypto

Di Indonesia lembaga yang mengawasi trading aset crypto adalah Bappebti, sebuah exchange yang legal harus terdaftar di Bappebti, lantas apa saja syarat yang dibutuhkan sebuah exchange untuk bisa terdaftar di Bappebti?

Apa syarat sebuah exchange untuk daftar di Bappebti?

Untuk bisa daftar di Bappebti, sebuah exchange harus bisa memenuhi persyaratan dari Bappebti. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

  1. Memiliki sistem keamanan bersertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System); dan memiliki sertifikasi ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan cloud
  2. Memiliki pegawai yang bersertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)
  3. Memiliki struktur organisasi dan SOP yang telah ditetapkan oleh Bappebti
  4.  Memiliki sistem database yang akurat dan terus di update
  5. Server harus ada di Indonesia dan memiliki cadangan (mirroring) server
  6.  Sistem perdagangan telah didaftarkan ke Kemenkominfo
  7. Memiliki modal 500 M dan Ekuitas 400 M
  8. Persetujuan dari Kepala Bappebti

Jadi, untuk terdaftar di Bappebti, suatu exchange harus memiliki standar keamanan dan teknologi yang memang sudah mumpuni untuk bisa melindungi data konsumen dan memastikan tidak terjadi transaksi ilegal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri dan negara.

Salah satu exchange yang sudah terdaftar di Bappebti adalah Tokocrypto. Tokocrypto merupakan exchange yang pertama kali terdaftar di Bappebti per November 2019.

Artikel Terkait

 Lihat Lebih